Mulai 1 Januari 2016, Jamkesda Digantikan BPJS Mulai 1 Januari 2016, Jamkesda Digantikan BPJS
30/11/2015 08:34 WITA


Pj Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar membuka Sosialisasi Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS

Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara mengadakan acara sosialisasi integrasi kepesertaan Jamkesda ke BPJS di Pendopo Odah Etam, Selasa (24/11) kemarin. Acara ini dihadiri Pj Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar, Kepala Dinas Kutai Kartanegara drg. Koentijo Wibdarminto, serta beberapa kepala SKPD, camat dan lurah/kepala desa se-Kukar, direktur rumah sakit se-Kukar, kepala puskesmas se-Kukar, dan undangan lainnya.


Koentijo Wibdarminto selaku Kepala Dinas Kesehatan dalam sambutannya mengatakan terhitung 1 Januari 2016, di Kukar akan menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. "Terhitung 1 Januari 2016, Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) tak lagi digunakan dan beralih ke BPJS," kata Koentijo.

Koentijo mengatakan dalam pelaksanaan BPJS, pemerintah daerah tak lagi menanggung biaya kesehatan secara menyeluruh seperti Jamkesda, namun hanya warga tidak mampu atau miskin yang ditanggung pemerintah daerah. Koentijo berharap peran camat terutama kepala desa dan lurah dalam menentukan siapa masyarakatnya yang berhak ditanggung oleh pemerintah.


Koentijo mengatakan dalam pelaksanaan BPJS, pemerintah tak lagi menanggung biaya kesehatan secara menyeluruh seperti Jamkesda, namun hanya warga tidak mampu atau miskin yang ditanggung pemerintah. "Maka diharapkan peran camat terutama kepala desa dan lurah dalam menentukan siapa warganya yang berhak ditanggung pemerintah," ujarnya.


Keuntungan bila berintegrasi ke JKN/BPJS menurut Koentijo diantaranya yaitu kepesertaan dan sistem rujukan berlaku secara nasional, bebas berobat di seluruh Indonesia, kemudian tidak ada batasan layanan, jaringan pemberi pelayanan kesehatan makin luas, serta biaya kesehatan dapat dikendalikan. "Ayo daftar JKN sekarang juga," ujarnya seraya mengatakan pendaftaran dapat secara lembaga atau kelompok maupun perorangan, dengan menghubungi BPJS setempat atau melalui website BPJS (http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/).


Sementara itu Pj Bupati Kukar, H Chairil Anwar berharap semua peraturan yang terkait teknis pelaksanaan BPJS dapat diketahui secara baik dan jelas oleh semua penyelenggara kesehatan termasuk peserta jaminan. Kepada provider pelayanan kesehatan, Chairil berpesan agar terus mengutamakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam setiap aktivitas pelayanan kesehatan.


Untuk diketahui, sesuai Permenkes 28 tahun 2014, sumber pendanaan dalam penyelenggaraan JKN berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang dijamin pemerintah dan bukan PBI. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaannya BPJS memungut iuran dari pesertanya, khususnya yang bukan PBI atau orang yang mampu.
(hms)

Pendaftaran Online

Saran/Kritik

Akreditasi

Konsultasi Kesehatan

Pojok Zona Integritas

Whistleblowing System

Unit Pengendalian Gratifikasi

PPID

Download