Minggu, 24 September 2017
INTEGRASI JAMKESDA KUKAR KE JKN TAHUN 2016 '' YANG DIJAMIN HANYA MASYARAKAT MISKIN DAN RAWAN MISKIN '' INTEGRASI JAMKESDA KUKAR KE JKN TAHUN 2016 '' YANG DIJAMIN HANYA MASYARAKAT MISKIN DAN RAWAN MISKIN ''
16/11/2015 06:06 WITA



KUKAR : Jamkesda Kukar yang diterapkan sejak tahun 2008 yang lalu akhirnya mulai berintegrasi dengan JKN pada Tahun 2016. Pemerintah Kutai Kartanegara sudah membuat keputusan tentang nasib Jamkesda terhitung sejak Tahun 2016, Hal ini tercermin dalam hasil rapat pembahasan tentang integrasi kepesertaan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Pj. Bupati Chairil Anwar pada bulan Oktober yang lalu.
Menurut Chairil keputusan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional,

Maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyiapkan proses integrasi Program JAMKESDA ke dalam Program JKN melalui BPJS Kesehatan.
Lanjutnya percepatan integrasi ini harus dibarengi dengan pencabutan Peraturan Bupati nomor : 13 tahun 2014 tentang sistem pengelolaan jaminan kesehatan daerah, sebagai landasan pengintegrasian program Jamkesda ke program JKN melalui BPJS Kesehatan;

Warga Kukar yang berhak menjadi peserta yang akan mendapatkan bantuan PBI Daerah adalah adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum atau tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat; Saat ini pemerintah pusat menjamin Warga Kukar yang miskin sesuai data BPS melalui program Jamkesmas (BPJS) sebanyak kurang lebih 120 ribu jiwa.

Sedangkan peserta tambahan yang dijamin adalah warga miskin dan warga rawan miskin sesuai Data Rumah Tangga Sasaran (diluar data BPS) sebagai kuota tambahan yang disediakan dan diolah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta penetapannya di SK-kan oleh Bupati;

Biaya untuk pembayaran premi peserta yang mendapatkan bantuan PBI Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dialokasikan penganggaranya melaluia SKPD BPKAD atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bagi peserta Jamkesda yang masih meneruskan pelayanan kesehatan sampai melewati tanggal 31 Desember 2015, pembiayaanya akan dibantu melalui Kegiatan Bantuan Sosial dengan mengikuti peraturan yang berlaku tentang bantuan sosial;

Bagi warga yang memiliki tanda pengenal penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki disabilitas, korban bencana alam, korban pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain yang memerlukan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan akan dibantu melalui mekanisme Bantuan Sosial dengan mengikuti peraturan yang berlaku;

Selanjutnya menanggapi hal ini, Anang Kepala UPTD Jamkesda menanggapai pihaknya akan melakukan kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan sektor lain terkait dalam rangka sosialisasi pengintegrasian Jamkesda ke Program JKN melalui BPJS kesehatan, ke seluruh masyarakat Kutai Kartanegara mulai tingkat Kecamatan, Puskesmas, dan Desa/Kelurahan. Pada saatnya nanti masyarakat dengan kategori tidak miskin dan bukan rawan miskin tidak bisa lagi diberikan subsidi dari pemerintah daerah. Ia menghimbau kepada masyarakat tersebut sudah mulai mendaftarkan keluarganya menjadi peserta BPJS mandiri dengan iuran biaya, agar supaya ketika masyarakat tersebut sakit masih bisa mendapatkan jaminan kesehatan katanya.(sumber : http://dinkes.kutaikartanegarakab.go.id/(waa)

((waa))

Pendaftaran Online

Saran/Kritik

Konsultasi Kesehatan

PPID

Akreditasi

Download

Whistleblowing System

Unit Pengendalian Gratifikasi