Rabu, 20 September 2017
RSUD AM Parikesit Memberlakukan Tarif Pajak Parkir RSUD AM Parikesit Memberlakukan Tarif Pajak Parkir
10/08/2015 10:13 WITA


Pos Parkir yang berada di depan pintu masuk RSUD AM Parikesit (Foto: rhd)

Terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (RSUD AM Parikesit) memberlakukan sistem Pajak Parkir melalui kerjasama dengan pihak kedua sebagai pengelola parkir di Rumah Sakit (RS) tersebut. Sebelumnya yang berlaku di RS yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sejak 26 Maret 2014 adalah sistem Retribusi Parkir.


Terdapat banyak alasan memberlakukan sistem Pajak Parkir serta tidak menggunakan sistem Retribusi Parkir lagi, tegas dr. Martina Yulianti Sp.PD., FINASIM selaku Direktur RSUD AM Parikesit. "Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis seperti yang tercantum pada Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan sesuai dengan Perbup tertanggal 15 April 2015 No. 40 Tahun 2015 tentang pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara," tambahnya lagi.


Pola yang tepat di berlakukan di RS adalah pajak parkir bukan retribusi dikarenakan penyelenggaraan parkir adalah diluar badan jalan serta bukan perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan namun digunakan juga oleh pengunjung (pasien, keluarga pasien, dll). Sementara Retribusi Parkir itu diperuntukkan atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan, tegas Martina lagi.


Martina Yulianti menambahkan lagi, Dengan sistem retribusi parkir yang diberlakukan selama ini terdapat banyak kendala dan kekurangan diantaranya tidak ada Jukir (Juru Parkir) yang dapat mengatur dengan baik kendaraan yang parkir, tidak ada jaminan - asuransi kehilangan serta rawan terjadi pungli, hal yang terakhir ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi birokrasi di RSUD AM Parikesit, dalam rangka membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).



RSUD AM Parikesit melakukan koordinasi dengan Dispenda Kukar
Foto: NN

"Konsekuensi diberlakukannya sistem pajak parkir maka, semua kendaraan (mobil/motor) yang parkir di lingkungan RSUD AM Parikesit akan di kenai biaya dimana sebagian dari tarif akan disetorkan ke dispenda Kukar sebagai pajak parkir dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku serta terdapat asuransi kehilangan dengan syarat dan ketentuan berlaku," ujarnya lagi.


Khusus bagi karyawan RS maka ada 2 (dua) opsi yaitu : pertama, Bebas bayar parkir. Cukup dengan menempelkan stiker yang dikeluarkan oleh pihak RS pada kendaraan yang bersangkutan dan parkir di tempat (area) PARKIR khusus KARYAWAN serta tidak adanya asuransi kehilangan. Opsi ke 2 (dua) adalah Parkir Berlangganan. Dengan berlangganan maka parkir tidak harus di area Parkir khusus Karyawan serta terdapat asuransi kehilangan sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Tarif berlangganan pun sebenarnya lebih pada penggantian administrasi.


Diharapkan dengan pemberlakuan sistem pajak parkir ini dapat meningkatkan kepatuhan pada perundang-undangan, peningkatan PAD melalui sektor pajak dan mendorong terselenggaranya akuntabilitas kinerja RSUD yang lebih baik.
(rhd)

Pendaftaran Online

Saran/Kritik

Konsultasi Kesehatan

PPID

Akreditasi

Download

Whistleblowing System

Unit Pengendalian Gratifikasi