Rabu, 20 September 2017
Sejumlah Pejabat di RSUD AM Parikesit Diberi Pembekalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Sejumlah Pejabat di RSUD AM Parikesit Diberi Pembekalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
26/07/2016 05:49 WITA



Menindak lanjuti Memorandum Of Understanding (MoU) antara RSUD A.M. Parikesit dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. 45 Karyawan RSUD AM Parikesit yang terdiri dari Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberi pembekalan mengenai proses pengadaan barang dan jasa dari sisi hukum oleh Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Senin 25 Agustus 2016 di Ruang Matahari Gedung Rajawali Lt. 3 RSUD A.M. Parikesit Tenggarong Seberang.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD A.M. Parikesit dr.Mauritz Silalahi, Sp.P saat membuka kegiatan mengatakan, "ini merupakan rangkaian kerjasama kita bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang sudah masuk tahun ke-3. Seperti yang diketahui RSUD A.M. Parikesit sudah melakukan kerja sama ini sudah dimulai tahun 2014".

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Hafidi, S.H. selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Hafidi mengawali pemaparanya mengenai tugas dan wewenang mereka dalam pembekalan kegiatan ini yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri.

Lebih lanjut Hafidi menjelaskan bahwa pendampingan ini dalam konteks normatif hukum, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tidak akan masuk kedalam proses teknis kegitan RSUD A.M. Parikesit. Hafidi juga memaparkan tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa hingga permasalahan yang timbul dalam tiap-tiap proses kegiatannya.

Terakhir Hafidi menghimbau pihak rumah sakit untuk selalu aktif berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan negeri Kutai Kartanegara apabila menemui kendala terkait permasalahan dalam kegiatan pengadaan yang berlangsung.

Dengan kegiatan ini dr.Mauritz Silalahi, Sp.P berharap kepada Pejabat yang terkait dalam kegiatan pengadaan ini semakin paham dan mengetahui aturan normatif hukum tentang pengadaan barang dan jasa Sehingga tidak terjadi kelalaian-kelalaian atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. (cnd)

Pendaftaran Online

Saran/Kritik

Konsultasi Kesehatan

PPID

Akreditasi

Download

Whistleblowing System

Unit Pengendalian Gratifikasi